FENOMENA KEBIJAKAN PEMERINTAH

FENOMENA KEBIJAKAN PEMERINTAH

Oleh: Heriyanto Rantelino

Pemerintah sebagai penyusun kebijakan publik harus mampu menciptakan kebijakan yang mampu mengayomi seluruh masyarakatnya. Kebijakan tersebut bukan hanya sekedar teori belaka namun mampu diimplementasikan dalam masyarakat. Sejatinya  kebijakan tersebut  tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja namun harus  mengutamakan hajat hidup orang banyak. Namun dalam pelaksanaanya kebijakan tersebut banyak mengalami ketimpangan dimana kebijakan tersebut  hanya berpihak pada pihak tertentu saja ,baik itu  menguntungkan pihak pemerintah  ataukah menguntungkan suatu partai politik saja

Pemerintah harus mampu memilah kebijakan mana yang mendesak untuk diterapkan.Pemerintah diharapkan tidak hanya ingin mencari pencitraan tetapi harus menujukkan eksistensinya dimana mereka berjuang untuk memberantas kemelaratan yang terjadi dalam masyarakat.Namun sepertinya pemerintah saat ini kurang sensitif dengan kondisi masyarakat saat ini. Kebijakan yang diterapkan tidak pro rakyat.Sungguh hal yang memprihatinkan bahwa dalam menerapkan kebijakan kebijakan tersebut menghabiskan uang milyaran rupiah. Dengan banyaknya kebijakan yang tidak pro rakyat maka semakin banyak masyarakat yang mengalami kekurangan terutama  dalam hal perekonomian mereka.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat tetapi justru menimbulkan kontraversi dalam pelaksanaanya. Kebijakan yang diterapkan merupakan kebijakan yang benar benar mendesak dibutuhkan bangsa ini. Namun yang terjadi justru kebijakan yang tidak mendesak yang didahulukan Contohnya saja, isu pembelian pesawat kepresidenan yang menghabiskan dana kurang lebih 500 milyar . Ditengah banyak polemik  yang  sedang dihadapi bangsa ini , justru hal hal yang tidak urgent didahulukan.  Uang sebesar ini lebih bermamfaat jika dialokasikan untuk hal yang bermamfaat seperti pembenahan sarana kesehatan dan sarana pendidikan di daerah terpencil

Kebijakan yang diterapkan pemerintah terkadang mengalami permasalahan baik itu ditingkat daerah maupun pusat. Penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan terkadang mengalami penolakan dengan berbagai alasan yang sudah tak rasional lagi .Hal ini muncul akibat dari persepsi masyarakat yang menganggap kebijakan pemerintah hanya sebatas imbauan dimana hal ini adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah terhadap kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan dimana kebijakan tersebut seharusnya mampu memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat banyak.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah ketika masyarakat menganggap suatu kebijakan tersebut tidak pro rakyat maka yang dilakukan adalah dengan tindakan anarkis. Hal inilah yang terjadi baru baru ini ketika isu penaikan harga BBM. Berbagai penolakan yang disertai dengan tindakan anarkis di beberapa wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya,penyusunan kebijakan yang dilakuan pemerintah masih menemui hambatan yang begitu rumit dan hal inilah yang menjadi persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Banyak kebijakan yang mengalami masalah satu sama lain yang disebabkan kurang adanya koordinasi yang baik antar  departemen yang terkait dengan kebijakan tersebut .Selain itu adanya proses birokrasi yang panjang dan berbelit belit yang membuat para pemangku kebijakan melakukan koordinasi .Tak dapat dipungkiri bahwa hal inilah kemudian rentan mengalami penyalahgunaan jabatan oleh pihak pihak tertentu.

Dalam pelaksanaanya, pemerintah sebagai regulator kebijakan memilki ketidakmampuan dalam menjelaskan secara rinci kegunaan dan fungsi dari kebijakan publik yang dibuat sehingga pihak pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut mengalami kebingungan dalam menentukan sikap sehingga memunculkan spekulasi negatif dalam berbagai media massa dan cetak. Hal inilah kemudian yang membuat pemerintah merasa canggung dan takut dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara sistematis dan sesuai dengan tujuan semula kebijakan tersebut dibuat.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mampu membuat sekaligus mengimplementasikan apa yang diputuskan demi mewujudkan pelayanan publik yang maksimal.Pemerintah tidak menghalang-halangi masyarakat dalam menikmati kebijakan tersebut yaitu dengan  adanya birokrasi yang mudah diakses  , bukan birokrasi yang rumit, panjang dan berbelit belit dimana hal ini yang sering kita hadapi selama ini.Selain itu adanya koordinasi yang sehat dan baik anatara pemangku kebijakan yang satu dengan yang lain demi untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

Diikutkan dalam lomba Profesi UNM 2012